Text
CATATAN KRITIS TERHADAP PERLUASAN KEWENANGAN MENGADILI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Dengan telah ditetapkannya uu no 30 th 2014 tentang administrasi pemerintahan pada tanggal 17 oktober 2014, maka hukum materil bagi hakim peradilan tata usaha negara dalam menguji suatu keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan telah terkumpul dalam suatu undang-undang ( berlaku sebagai toetsing groden dan umbrella act) di mana sebelumnya alat uji tersebut tersebar di dalam hukum materil masing-masing bidang administrasi pemerintahan. Meskipun undang-undang administrasi pemerintahan mengatur mengenai hukum materil, namun undang-undang administrasi pemerintahan telah merubah pula kompetensi absolut peradilan bahkan merubah beberapa hal mengenai hukum acara yang berlaku di peradilan tata usaha negara.
Walaupun Martin Khor, sang penulis, menekankan bahwa, “satu kebijakan tidak selalu cocok untuk semua keadaan (one-size-does-not-fit-all),” namun lewat buku ini, kita semua bisa belajar dari pengalaman Malaysia dengan melihat secara rinci langkah-langkah jitu yang diambil pemerintah Malaysia dalam menanggulangi krisis keuangan. Kita juga bisa melihat visi mereka dan keyakinan mereka tentang kemandirian bangsa dalam menyelesaikan persoalan dirinya dengan menolak semua usul penyelamatan ekonomi yang ditawarkan oleh IMF.
01752 | 342.06 TRI c | My Library (300) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain